Sejarah Indonesi : BAB 7 Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

Nama : Ardania Saputri

Kelas : XI IPA 3

sekolah : SMAN 1 SIMPANG EMPAT

BAB 7

Revolusi Menegakkan Panji-Panji NKRI

A.  Tantangan Awal Kemerdekaan

1.   Kondisi Awal Indonesia Merdeka

   Secara politis keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Pemerintahan memang telah terbentuk, beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan, untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI.

    Kondisi perekonomian negara masih sangat memprihatinkan sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tak terkendali, sementara nilai tukarnya sangat rendah. Kemudian pada 1 Oktober 1946 Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI (Oeang Republik Indonesia).

    Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat.

2.   Kedatangan Sekutu dan Belanda

     Sekutu masuk ke Indonesia diboncengi NICA. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement.  Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command).

       Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah

pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara

AFNEI sebagai berikut.

a.    menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.

b.    membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu;

c.    melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya;

d.    menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil; dan

e.    mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

3.   Merdeka atau Mati

a.    Perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang

   Wongsonegoro selaku pimpinan pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah sebagai berikut.

Berdasarkan atas pengumuman-pengumuman Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia dan Komite Nasional di Jakarta, maka dengan ini kami atas nama 

rakyat Indonesia mengumumkan sementara aturan-aturan pernerintahan 

untuk menjaga keamanan umum di daerah Semarang.

1.  Mulai hari ini tanggal 19 Agustus 1945 jam 13.00 Permerintah RI untuk daerah Semarang mulai berlaku.

2.  Terhadap segala perbuatan yang menentang pemerintah RI akan diambil tindakan yang keras.

3.  Senjata api, kecuali yang di tangan mereka yang berhak memakainya harus diserahkan kepada polisi.

4.  Hanya bendera Indonesia Merah Putih boleh berkibar.

5.  Terhadap segala perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan umum diambil tindakan keras.

6.  Selanjutnya semua penduduk hendaknya melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagaimana biasa.

Semarang, 19 Agustus 1945

Kepala Pemerintahan RI Daerah Semarang

Wongsonegoro

b.   Pengambilalihan Kekuasaan Jepang di Yogyakarta

    Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan Pemerintahan RI.

     Kepala Daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang (Cokan) harus meninggalkan kantornya di jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantaiberhasil direbut dan kemudian dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Gedung Cokan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Satu hari setelah perebutan gedung Cokan Kantai,para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas Osha Butai di Kotabaru. Rakyat dan para pemuda terus mengepung markas Osha Butai diKotabaru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU (Barisan Penjagaan Umum) sudah bertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kotabaru.

c.    Arek-arek Surabaya untuk Indonesia

    Semangat tempur arek-arek Surabaya dalam melawan pasukan Sekutu, tidak dapat dilepaskan dari kemenangannya melawan kekuatan Jepang di Surabaya dan sekitarnya. Arek-arek Surabaya berhasil menyerbu dan menguasai markas Kempetai yang terletak di depan Kantor Gubernur Surabaya. Semua senjata Kempetai Jepang dilucuti. Pertempuran meluas ke Markas Angkatan Laut Jepang di Embong Wungu. Markas Jepang ini juga berhasil dikuasai para pejuang. Gudang peluru di Kedung Cowek juga berhasil direbut oleh arek-arek Surabaya. Pertempuran perebutan

kekuasaan terhadap Jepang ini berakhir setelah komandan Angkatan Darat Jepang Jenderal Iwabe menyerah dan menyusul komandan Angkatan Laut Laksamana Shibata. Semua kapal perang dan senjata serta pangkalannya diserahkan kepada pejuang Indonesia.

d.   Pertempuran Palagan Ambarawa

    Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945.

    pimpinan pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Sudirman menyodorkan taktik perang Supit Urang.  Taktik ini segera diterapkan. Musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR.

    Pada tanggal 15 Desember 1945 musuh meninggalkan Kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang dan Yogyakarta. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan, Ambarawa.

e.    Pertempuran Medan Area

     tim dari RAPWI telah mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulu Berayan, Saentis, Rantau Prapat, Pematang Siantar dan Berastagi untuk membantu membebaskan para tawanan dan dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur M. Hasan. Ternyata kelompok itu langsung dibentuk menjadi Medan Batalion KNIL. Mereka bersikap congkak karena merasa sebagai pemenang atas perang. Sikap ini memancing timbulnya berbagai insiden yang dilakukan secara spontan oleh para pemuda.

f.     Bandung Lautan Api

     Di Bandung pertempuran diawali oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas Artillerie Constructie Winkel (ACW-sekarang Pindad) dan berlangsung terus sampai kedatangan pasukan Sekutu di Bandung pada 17 Oktober 1945. Seperti halnya di kota-kota lain, di Bandung pun pasukan Sekutu dan NICA melakukan teror terhadap rakyat, sehingga terjadi pertempuran-pertempuran. Menjelang bulan November 1945, pasukan NICA semakin merajalela di Bandung. NICA memanfaatkan kedatangan pasukan Sekutu untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Namun, semangat juang rakyat dan para pemuda yang tergabung dalam TKR, laskar-laskar dan badan-badan perjuangan semakin berkobar. Pertempuran demi pertempuran terjadi.

g.    Berita Proklamasi di Sulawesi

     Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar keseluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September 1945 dengan dipimpin oleh D. Andi Kasim. Di Lasusua bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh kepala distrik Patampanua dan beberapa pimpinan pemuda RI dari Luwu. Sementara itu, pada 14 Februari 1946, B.W. Lapian sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letkol. Ch. Taulu dan Serda S.D. Wuisan merobek bagian biru pada bendera Belanda di tangsi militer Belanda, di Teling, Menado. Peristiwa heroik itu menandai berkibarnya bendera merah putih.

h.   Operasi Lintas Laut Banyuwangi – Bali

Operasi lintas Laut Banyuwangi-Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng Sekutu, mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar, tanggal 3 Maret 1946. Hal ini dimaksudkan Bali sebagai batu loncatan untuk menyerbu Jawa Timur yang dinilai sebagai lumbung pangan untuk kemudian mengepung pusat kekuasaan RI. Bali juga dapat dijadikan penghubung ke arah Australia.

B.  Antara Perang dan Diplomasi

1.   Rangkaian Perjanjian Linggarjati

    Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda dengan jalan diplomatik. Perjanjian itu melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, serta Inggris sebagai penengah.

a.    Perundingan Awal di Jakarta

   Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Di bawah pengawasan dan perantaraan Clark Kerr, pada tanggaI 10 Februari 1946 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Dalam perundingan ini Van Mook selaku wakil dari Belanda.Sutan syahrir selaku wakil dari Indonesia. isi pokoknya antara lain sebagai berikut:

1)    supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatande factoRI atas Jawa dan Sumatra;

2)    supaya RI dan Belanda bekerja sama membentuk RIS; dan

3)    RIS bersama-sama dengan Nederland, Suriname, dan Curacao, menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.

b.    Perundingan Hooge Veluwe

    Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda, di kota Hooge Veluwe bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Sebagai penengah dalam perundingan, Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr. Pada kesempatan itu Syahrir mengirim tiga orang delegasi dari Jakarta, yaitu Mr. W. Suwandi, dr. Sudarsono, dan A.K. Pringgodigdo. Dari Belanda hadir lima orang yaitu Van Mook, J.H. van Royen. J.H. Logeman, Willem Drees, dan Dr. Schermerhorn. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta.

c.    Pelaksanaan Perundingan Linggarjati

    Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 - 15 November 1946. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir, anggotanya Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Sementara pihak Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn dengan beberapa anggota, yakni Van Mook, F de Boor, dan van Pool. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga ada saksi-saksi yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu.

Isi pokok Perundingan Linggarjati antara lain sebagai berikut:

1)    Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara  de facto pemerintahan RI atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Daerahdaerah yang diduduki Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur akan dikembalikan kepada RI;

2)    Akan dibentuk Negara Indonesia Serikat (NIS) yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia) sebagai negara berdaulat;

3)    Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh raja Belanda;

4)    Pembentukan NIS dan Uni Indonesia- Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949;

5)    Pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing;

6)    Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara; dan

7)    Bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrase.

d.   Konferensi Malino

    penyelenggaraan konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserahterimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang, Bangka diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15-26 juli 1946, sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada 1 Oktober 1946.

2.   Agresi Militer I

    Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirim nota ultimatum yang isinya antara lain sebagai berikut.

a.    Pembentukan Pemerintahan Federal Sementara (Pemerintahan Darurat) secara bersama.

b.   Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri.

c.    Dewan Urusan Luar Negeri, bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa; dan

d.   Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (gendarmerie), Pembentukan Pasukan Gabungan ini termasuk juga di wilayah RI.

    Pada tanggal 21 Juli 1947 tengah malam, pihak Belanda melancarkan ‘aksi polisional’ mereka yang pertama. Pasukan-pasukan bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang. Dengan demikian, Belanda menguasai semua pelabuhan di Jawa. Di Sumatra, perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi minyak dan batu bara di sekitar Palembang dan Padang diamankan. Pasukan-pasukan Republik bergerak mundur dalam kebingungan dan menghancurkan apa saja yang dapat mereka hancurkan.

3.   Peran Komisi Tiga Negara

    Atas usul Amerika Serikat DK PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. KTN berperan aktif dalam penyelenggaraan Perjanjian Renville Serangan Belanda pada Agresi Militer II dilancarkan di depan mata KTN sebagai wakil DK PBB di Indonesia. KTN membuat laporan yang disampaikan kepada DK PBB, bahwa Belanda banyak melakukan pelanggaran.

4.   Perjanjian Renville

     Perundingan Renville secara resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville yang sudah berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. isi

Perundingan Renville yang terdiri atas tiga hal sebagai berikut:

a)    Persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Van Mook (10 pasal).

b)    Dasar-dasar politik Renville, yang berisi tentang kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai (12 pasal).

c)    Enam pasal tambahan dari KTN yang berisi, antara lain tentang kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan (6 pasal).

5.   Agresi Militer II dan Penangkapan Pimpinan Negara

     pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Langen (Wakil Jenderal Spoor) berbisik kepada Van Beek (komandan lapangan agresi II): “overste tangkap Sukarno, Hatta, dan Sudirman, mereka bertiga masih ada di istana”. Agresi militer II itu telah menimbulkan bencana militer dan politik, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara.

6.   Peran PDRI : Penjaga Eksistensi RI

    Syafruddin berhasil mendeklarasi berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 1948.Susunan pemerintahannya antara lain sebagai berikut:

a)    Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan;

b)    Mr. T.M. Hassan sebagai wakil ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama;

c)    Ir. S.M. Rasyid sebagai Menteri Keamanan merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda;

d)    Mr. Lukman Hakim sebagai Menteri Keuangan merangkap Menteri Kehakiman;

e)    Ir. Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Kesehatan;

f)     Maryono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI;

g)    Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar;

h)   Kolonel A.H. Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa; dan

i)     Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatra.

     PDRI dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah RI dan berperan sebagai pemerintah pusat. PDRI juga berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tengah pada tanggal 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara RI dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia.

7.   Tetap Memimpin Gerilya

    Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunungkidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal masuk hutan, naik gunung, turun jurang harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta.

8.   Serangan Umum 1 Maret 1949

    Pada tanggal 1 Maret 1949 dini hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama enam jam (dari jam 06.00 - jam 12.00 siang) Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita.

9.   Persetujuan Roem-Royen

   Atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 14 April 1949 diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota Komisi dari AS. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. Van Royen.

Isi Persetujuan Roem-Royen antara lain sebagai berikut:

a.    Pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut RI yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. RI juga akan Ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS), tanpa syarat.

b.    Pihak Belanda menyetujui kembalinya RI ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui RI sebagai bagian dari NIS.

10.   Yogya Kembali

    Sejak awal 1949, ada tiga kelompok pimpinan RI yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Kelompok pertama adalah Kelompok Bangka.Kedua adalah kelompok PDRI dibawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara. Kelompok ketiga adalah angkatan perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sultan Hamangkubuwono IX bertindak sebagai wakil Republik Indonesia, karena Keraton Yogyakarta bebas dari intervensi Belanda, maka mempermudah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kembalinya Yogya ke Republik Indonesia. Kelompok Bangka yang terdiri atas Sukarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949, kecuali Mr. Roem yang harus menyelesaikan urusannya sebagai ketua delegasi di UNCI, masih tetap tinggal di Jakarta.

11.   Konferensi Inter Indonesia

     Pada bulan Juli dan Agustus 1949 diadakan konferensi Inter-Indonesia. Dalam konferensi itu diperlihatkan bahwa politik devide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain:

a.    Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme;

b.    RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden;

c.    RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari RI maupun Belanda;

d.    Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang; dan

e.    Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri.

    Dalam konferensi selanjutnya juga diputuskan untuk membentuk Panitia

Persiapan Nasional yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil RI dan BFO. Tugasnya menyelenggarakan persiapan dan menciptakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB.

12.   Konferensi Meja Bundar

    Indonesia telah menetapkan delegasi yang mewakili KMB yakni Moh. Hatta, Moh. Roem, Mr. Supomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Sukiman, Ir. Juanda, Dr. Sumitro Joyohadikusumo, Mr. Suyono Hadinoto, Mr. AK. Pringgodigdo, TB. Simatupang, dan Mr. Sumardi. Sedangkan BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.

    KMB dibuka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan dari UNCI sebagai mediator adalah Chritchley. Tujuan diadakan KMB adalah untuk:

a.    menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda; dan

b.    mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai dengan ketentuan Persetuiuan Renville.

Hasil-hasil keputusan dalam KNIB antara lain sebagai berikut:

a.    Belanda mengakui keberadaan negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk Belanda.

b.    Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan.

c.    Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung.

d.    Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar , berdasarkan kerja sama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belanda ini disepakati oleh Ratu Belanda.

e.    RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan.

f.     RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.

13.   Pembentukan Republik Indonesia Serikat

   Tanggal 14 Desember 1949 diadakan pertemuan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh wakil-wakil Pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian, dan daerah untuk membahas Konstitusi RIS. Pertemuan ini menyetujui naskah Undang-Undang Dasar yang akan menjadi Konstitusi RIS.

    Pada tanggal 16 Desember1949, Ir. Sukarno terpilih sebagai Presiden RIS.

Secara resmi Ir. Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal Siti Hinggil Keraton Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung, Mr. Kusumah Atmaja, dan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Tanggal 20 Desember 1949 Kabinet Moh. Hatta dilantik. Dengan demikian terbentuk Pemerintahan RIS.

14.   Pengakuan Kedaulatan

     Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Hatta sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Sasseu bersama-sama menandatangani akte penyerahan kedaulatan di Ruang Tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Lovink. Pengakuan pertama datang dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afganistan, India, dan lainlain.

15.   Kembali ke Negara Kesatuan

   Perdana Menteri RIS, Moh. Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati (NIT) dan Mansur (Sumatra Timur). Mereka sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk dari Sumatra Timur dan NIT. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi pentingnya adalah :

a.    Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945; dan

b.    Penyempurnaan Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rencana UUD Negara Kesatuan.

    Panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui Rancangan UUD itu menjadi UUD Sementara. Kemudian, tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan Rancangan UUD Sementara KNIP, menjadi UUD yang terkenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Dengan demikian, berakhirlah riwayat hidup negara RIS, dan secara resmi tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan RI. Sukarno kembali sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI.

C.  Nilai-nilai Kejuangan Masa Revolusi

1.   Persatuan dan Kesatuan

2.   Rela Berkorban dan Tanpa Pamrih

3.   Cinta pada Tanah Air

4.   Saling Pengertian dan Harga Menghargai